Kurang lebih sembilan tahun lamanya DPC GMNI Yogyakarta mengalami dualisme kepemimpinan (DPC GMNI Yogyakarta dan DPC GMNI DIY), tepat pada tanggal 20-21 Juni 2009 DPC GMNI Yogyakarta menyelenggarakan Konferensi Cabang Khusus (konfercabsus) yang ber-temakan Rekonsolidasi Organisasi Menuju Kemantapan Gerak GMNI Yogyakarta Demi Mencapai Cita Masyarakat Indonesia Yang Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian sesuai dengan SK dan Mandat Presidium GMNI yang turun pada DPC GMNI Yogyakarta tertanggal 14 Desember 2008 yang lalu.
Konfercabsus yang diawali dengan pembukaan Seminar Pendidikan “Sistem Pendidikan Nasional: Kembali ke Jati Diri Bangsa!!” menghadirkan H. Djuwarto (Ketua DPRD DIY) dan Nanang Marjianto, S.Pd, M.Si (Pengamat Pendidikan) sebagai Narasumber/Pembicara dalam acara yang bertempat di Kedai Nusantara Jl. Wahid Hasyim 77 Nologaten , Depok, Sleman, Yogyakarta.
Ada beberapa point penting yang disampaikan pembicara Djuwarto menegaskan, “Pertama Sistem pendidikan nasional sama sekali tidak selaras dengan ruh dan semangat UUD 1945. Kenyataan ini tidak hanya menggambarkan “dis-fungsionalisasi” pendidikan akan tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap cita-cita Indonesia Merdeka serta tujuan utama berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kedua Fakta yang tidak terbantahkan tersebut menggambarkan dengan sangat jelas bahwa sistem pendidikan nasional inkonstitusional”.
Senada dengan Mas Djuk (panggilan akrab H. Djuwarto) Nanang Marjianto menyampaikan “urgensi peran pendidikan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara sangat disadari oleh para pendiri bangsa ini, hal ini dipertegas dengan dicantumkannya kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu “kebutuhan primer” didirikannya NKRI dalam Pembukaan UUD 1945. PENDIDIKAN merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari upaya “nation and character building”. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, kometmen Negara terhadap dunia pendidikan mulai memudar. Pendidikan yang pada hakikatnya merupakan hak dasar setiap warga Negara mulai direduksi menjadi “komuditas yang dapat dikomersialisasikan”, kecenderungan ini ditandai dengan diundangkannya paket regulasi tentang liberalisasi sektor pendidikan (seperti diundangkannya UU SISDIKNAS pada tahun 2003 dan UU BHP pada tahun ini), para peserta didik yang seharusnya menikmati haknya ternyata selalu dijadikan “tumbal” mobilisasi dana untuk pembiayaan pendidikan. Proses yang dimaksud sebagai fondasi utama untuk membangun semangat kebangsaan sebagaimana diamanatkan konstitusi, justru dalam praktiknya seringkali menjadi proses diskriminatif yang melahirkan polarisasi antara “miskin” dan “kaya”. Tegas Nanang dalam materi yang disampaikan diakhir seminar pendidikan tersebut.
Setelah seminar pembukaan konfercabsus usai, Abu Hassan As’ary sebagai ketua panitia Konfercabsus sibuk mengurus peralatan persiapan acara selajutnya (konfercabsus) yang bertempat di Wisma Kadisoka Sleman Yogyakarta.
Tepat pukul 18:46 Abu Hassan As’ary membuka acara konfercabsus dengan teriakan “Merdeka!!!” dan dilangsungkan dengan pembahasan Jadwal acara. Setelah pembahasan jadwal acara tersebut selesai berlanjut pada sidang Pleno I: pembahasan tata tertib dan Pemilihan pimpinan sidang tetap. Dalam pemilihan tersebut terpilih Wahid Hasyim (Komisaris GMNI Filsafat UGM) & Rifqi (dari Komisariat GMNI Fisipol UGM) sebagai ketua dan sekretaris Pimpinan Sidang tetap. Terpilihnya pimpinan sidang langsung memimpin Sidang Pleno II: Pembacaan LPJ dan Pandangan Umum yang dibacakan oleh Andre Moerhan sebagai Ketua DPC GMNI Yogyakarta periode 2005-2009. Dalam pembacaan LPJ dan Pandangan Umum tersebut hampir semua peserta dari masing-masing komisariat menerima LPJ (yang dibacakan Bung Andre) akan tetapi ada salah satu komisariat yang menolak LPJ (DPC GMNI Yogyakarta) dengan alasan; ini adalah Konfercabsus yang secara otomatis LPJ-nya harus dari dua DPC. Tak lama kemudian, akhirnya menerima juga dengan syarat LPJ-nya direvisi ulang dan harus ada dua LPJ dari masing-masing DPC.
30 menit kemudian setelah coffee break, Pleno III: Sidang Komisi A dan Sidang Kmisi B dimulai, sidang komisi A membahas Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang daintara hasilnya adalah “Penegasan dan Mengaktualisasikan Pancasila sebagai Ideologi Negara”. Dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) “Membangun ruang alternatif berbasis Pancasila”.
Sedangkan komisi B membahas tentang. Struktur Organisasi DPC GMNI Yogyakarta dan Lembaga/Badan Otonom dan Semi Otonom DPC GMNI Yogyakarta, yang diantaranya: 1. Marhaen Institute (bergerak dibidang Kajian dan Penelitian. 2. Lembaga Pers Gerakan ‘Senthir’ (bergerak dibidang Tulis-menulis dan Propaganda yang berasaskan Marhaenisme). 3. Marhaen Band (bergerak dibidang Seni Musik). Sistem dan Mekanisme Pemilihan Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Yogyakarta Periode 2009-2011.
Sesuai kesepakatan Musyawarah Pleno IV: Pleno Komisi, Pleno V: Pemilihan Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Yogyakarta Periode 2009-2011 dimulai jam 08:00 dengan menggunakan Musyawarah Mufakat, akan tetapi musyawarah yang berlangsung selama dua kali 60 menit tersebut tidak mencapai kesepakatan ‘Mufakat’. Maka jalan terakhir sesuai dengan tata tertib dan mekanisme pemilihan diambillah Vooting dan ternyata seluruh peserta dan peninjau sepakat. Alhasil, melalui mekanisme Vooting Herman Dirgantara (kader GMNI Komisariat Pertanian UGM) dan Bintar Lulus Pradipta (kader GMNI Komisariat FISIPOL UGM) terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Yogyakarta Periode 2009-2011.
(TA)
Konfercabsus yang diawali dengan pembukaan Seminar Pendidikan “Sistem Pendidikan Nasional: Kembali ke Jati Diri Bangsa!!” menghadirkan H. Djuwarto (Ketua DPRD DIY) dan Nanang Marjianto, S.Pd, M.Si (Pengamat Pendidikan) sebagai Narasumber/Pembicara dalam acara yang bertempat di Kedai Nusantara Jl. Wahid Hasyim 77 Nologaten , Depok, Sleman, Yogyakarta.
Ada beberapa point penting yang disampaikan pembicara Djuwarto menegaskan, “Pertama Sistem pendidikan nasional sama sekali tidak selaras dengan ruh dan semangat UUD 1945. Kenyataan ini tidak hanya menggambarkan “dis-fungsionalisasi” pendidikan akan tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap cita-cita Indonesia Merdeka serta tujuan utama berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Kedua Fakta yang tidak terbantahkan tersebut menggambarkan dengan sangat jelas bahwa sistem pendidikan nasional inkonstitusional”.
Senada dengan Mas Djuk (panggilan akrab H. Djuwarto) Nanang Marjianto menyampaikan “urgensi peran pendidikan dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara sangat disadari oleh para pendiri bangsa ini, hal ini dipertegas dengan dicantumkannya kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu “kebutuhan primer” didirikannya NKRI dalam Pembukaan UUD 1945. PENDIDIKAN merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari upaya “nation and character building”. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, kometmen Negara terhadap dunia pendidikan mulai memudar. Pendidikan yang pada hakikatnya merupakan hak dasar setiap warga Negara mulai direduksi menjadi “komuditas yang dapat dikomersialisasikan”, kecenderungan ini ditandai dengan diundangkannya paket regulasi tentang liberalisasi sektor pendidikan (seperti diundangkannya UU SISDIKNAS pada tahun 2003 dan UU BHP pada tahun ini), para peserta didik yang seharusnya menikmati haknya ternyata selalu dijadikan “tumbal” mobilisasi dana untuk pembiayaan pendidikan. Proses yang dimaksud sebagai fondasi utama untuk membangun semangat kebangsaan sebagaimana diamanatkan konstitusi, justru dalam praktiknya seringkali menjadi proses diskriminatif yang melahirkan polarisasi antara “miskin” dan “kaya”. Tegas Nanang dalam materi yang disampaikan diakhir seminar pendidikan tersebut.
Setelah seminar pembukaan konfercabsus usai, Abu Hassan As’ary sebagai ketua panitia Konfercabsus sibuk mengurus peralatan persiapan acara selajutnya (konfercabsus) yang bertempat di Wisma Kadisoka Sleman Yogyakarta.
Tepat pukul 18:46 Abu Hassan As’ary membuka acara konfercabsus dengan teriakan “Merdeka!!!” dan dilangsungkan dengan pembahasan Jadwal acara. Setelah pembahasan jadwal acara tersebut selesai berlanjut pada sidang Pleno I: pembahasan tata tertib dan Pemilihan pimpinan sidang tetap. Dalam pemilihan tersebut terpilih Wahid Hasyim (Komisaris GMNI Filsafat UGM) & Rifqi (dari Komisariat GMNI Fisipol UGM) sebagai ketua dan sekretaris Pimpinan Sidang tetap. Terpilihnya pimpinan sidang langsung memimpin Sidang Pleno II: Pembacaan LPJ dan Pandangan Umum yang dibacakan oleh Andre Moerhan sebagai Ketua DPC GMNI Yogyakarta periode 2005-2009. Dalam pembacaan LPJ dan Pandangan Umum tersebut hampir semua peserta dari masing-masing komisariat menerima LPJ (yang dibacakan Bung Andre) akan tetapi ada salah satu komisariat yang menolak LPJ (DPC GMNI Yogyakarta) dengan alasan; ini adalah Konfercabsus yang secara otomatis LPJ-nya harus dari dua DPC. Tak lama kemudian, akhirnya menerima juga dengan syarat LPJ-nya direvisi ulang dan harus ada dua LPJ dari masing-masing DPC.
30 menit kemudian setelah coffee break, Pleno III: Sidang Komisi A dan Sidang Kmisi B dimulai, sidang komisi A membahas Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang daintara hasilnya adalah “Penegasan dan Mengaktualisasikan Pancasila sebagai Ideologi Negara”. Dan Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) “Membangun ruang alternatif berbasis Pancasila”.
Sedangkan komisi B membahas tentang. Struktur Organisasi DPC GMNI Yogyakarta dan Lembaga/Badan Otonom dan Semi Otonom DPC GMNI Yogyakarta, yang diantaranya: 1. Marhaen Institute (bergerak dibidang Kajian dan Penelitian. 2. Lembaga Pers Gerakan ‘Senthir’ (bergerak dibidang Tulis-menulis dan Propaganda yang berasaskan Marhaenisme). 3. Marhaen Band (bergerak dibidang Seni Musik). Sistem dan Mekanisme Pemilihan Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Yogyakarta Periode 2009-2011.
Sesuai kesepakatan Musyawarah Pleno IV: Pleno Komisi, Pleno V: Pemilihan Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Yogyakarta Periode 2009-2011 dimulai jam 08:00 dengan menggunakan Musyawarah Mufakat, akan tetapi musyawarah yang berlangsung selama dua kali 60 menit tersebut tidak mencapai kesepakatan ‘Mufakat’. Maka jalan terakhir sesuai dengan tata tertib dan mekanisme pemilihan diambillah Vooting dan ternyata seluruh peserta dan peninjau sepakat. Alhasil, melalui mekanisme Vooting Herman Dirgantara (kader GMNI Komisariat Pertanian UGM) dan Bintar Lulus Pradipta (kader GMNI Komisariat FISIPOL UGM) terpilih sebagai Ketua dan Sekretaris DPC GMNI Yogyakarta Periode 2009-2011.
(TA)
0 komentar:
Posting Komentar