Tajuk di atas menjadi tema diskusi yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Yogyakarta, Jumat (11/12) dalam peresmian sekretariat baru di Jl. Nusa Indah, Gg. Suryo, Sleman, Yogyakarta.
Dalam diskusi tersebut menghadirkan Elias Idie, ketua BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Yogyakarta dan Herman Dirgantara, ketua Cabang GMNI Yogyakarta sebagai pemantik. Diskusi ini juga dihadiri beberapa perwakilan komisariat diantaranya komisariat Fisipol UGM, Filsafat UGM, UIN Su-Ka, UJB, STTNAS, APMD, Atmajaya, RESPATI.
Terkait pro kontra terhadap UN itu keduanya sepakat agar pemerintah mengevaluasi praktek PP No 19/2005. Ini terkait kontroversi UN sebagai satu-satunya syarat kelulusan.
“Pemerintah dalam hal ini Depdiknas semata-mata hanya memperhatikan aspek kognitif, dan mengabaikan sisi sosial, moral, kreatif dan kritis dari siswa didik”, papar Herman.
Sementara itu, Elias merasa prihatin dengan kondisi pendidikan nasional, terutama soal pemerataan. Menurutnya, masih banyak daerah-daerah dipelosok Indonesia yang kualitas pendidikannya tertinggal.
Ia menambahkan akan pentingnya nilai-nilai lokal dimasukkan dalam kurikulum. Sayangnya hal itu belum dapat terealisasi dengan baik. “Belum terjadi desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat belum sepenuhnya menyerahkan urusan pendidikan ke daerah,” tegas Elias. [AM/JPB]
Dalam diskusi tersebut menghadirkan Elias Idie, ketua BPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Yogyakarta dan Herman Dirgantara, ketua Cabang GMNI Yogyakarta sebagai pemantik. Diskusi ini juga dihadiri beberapa perwakilan komisariat diantaranya komisariat Fisipol UGM, Filsafat UGM, UIN Su-Ka, UJB, STTNAS, APMD, Atmajaya, RESPATI.
Terkait pro kontra terhadap UN itu keduanya sepakat agar pemerintah mengevaluasi praktek PP No 19/2005. Ini terkait kontroversi UN sebagai satu-satunya syarat kelulusan.
“Pemerintah dalam hal ini Depdiknas semata-mata hanya memperhatikan aspek kognitif, dan mengabaikan sisi sosial, moral, kreatif dan kritis dari siswa didik”, papar Herman.
Sementara itu, Elias merasa prihatin dengan kondisi pendidikan nasional, terutama soal pemerataan. Menurutnya, masih banyak daerah-daerah dipelosok Indonesia yang kualitas pendidikannya tertinggal.
Ia menambahkan akan pentingnya nilai-nilai lokal dimasukkan dalam kurikulum. Sayangnya hal itu belum dapat terealisasi dengan baik. “Belum terjadi desentralisasi pendidikan. Pemerintah pusat belum sepenuhnya menyerahkan urusan pendidikan ke daerah,” tegas Elias. [AM/JPB]
0 komentar:
Posting Komentar