STOP IMPOR BERAS, WUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN NEGARA

Oleh : Abd. Wahid Hasyim 

“ Soal pangan adalah soal hidup-matinya sebuah bangsa”…. (Bung Karno) Merdeka!!!

 　　　　Hampir setiap tahun kebijakan impor beras selalu digulirkan oleh pemerintah. Kebijakan itu diambil dengan dalih pemenuhan kebutuhan stok beras nasional. Namun pilihan politik impor beras barangkali hanya menyelesaikan problem pangan negara secara temporal dan belum menyentuh pada “jantung” masalah. Impor beras sebagai jawaban tidak akan pernah menyelesaikan problem pangan nasional tanpa melihat sebab yang mendasarinya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi agraris yang cukup tua di dunia, tentu menjadi ironi tersendiri tatkala Indonesia harus mengimpor beras yang notabene menjadi makanan pokok rakyat Indonesia. Padahal bila dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki luas wilayah daratan yang cukup besar dibanding Vietnam dan Thailand, namun kedua negara tersebut mampu mengekspor beras bahkan Indonesia termasuk penikmat produk ekspor beras dari kedua negara tersebut. 　　　　

Impor beras sebagai rutinitas telah menimbulkan berbagai pertanyaan serius. Antara lain, pertama, impor beras kerapkali dilakukan pada saat petani beras Indonesia panen raya. Tentu praktik tersebut membuat harga beras lokal terjun bebas dan membebani nasib hidup petani Indonesia. Panen raya sejatinya harus dijadikan momentum untuk meningkatkan harkat hidup petani, minimal secara pendapatan, namun dengan banjirnya impor beras justru menjadikan harga beras di petani anjlok. Hal tersebut belum menyangkut tawar-menawar harga antara permintaan pemerintah dengan pihak petani. Fakta di lapangan kerapkali menunjukkan bagaimana harga yang diminta petani tidak mampu diakomodir oleh pemerintah. Di sinilah butuh kepastian pasar dalam arti stabilitas harga dari pemerintah guna menyudahi keterpurukan petani dalam cengkraman para tengkulak.

Kedua, pesoalan impor beras menunjukkan persoalaan ketidakmampuan pemerintah membuat cetak biru pangan secara nasional. Cetak biru pangan nasional harus melihat beberapa persoalaan mendasar seperti perlindungan lahan pertanian yang hari ini semakin tergerus oleh pembangunan-pembangunan seperti, perumahan, mall, dll. perlindungan lahan menjadi penting, mengingat tanah adalah faktor produksi utama bagi petani itu sendiri. Persoalaan lain yang harus diperhatikan ialah bagimana cara pembangunan mentalitas manusia Indonesia agar tidak semakin jauh dari dunia pertanian. Dalam hal ini pendidikan sebagai media pembangunan karakter harus semakin giat menunjukkan dan mengarahkan pentingnya pertanian bagi kehidupan bangsa. Sebab hari ini banyak institusi pendidikan yang memproyeksikan peserta didik menjadi manusia di sektor jasa, atau dengan istilah sederhana, semakin menjauhkan peserta didik untuk bertani.

Ketiga, adakah peran pemerintah dalam membantu petani dalam bentuk subsidi diantaranya pupuk, benih, alat pertanian dan pembangunan infrastuktur seperti irigasi, yang dari kesemuanya itu diharapkan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani pada gilirannya diharapkan mampu menggeser kebiasaan masyarakat di kantong-kantong pertanian agar tidak ikut larut dalam arus urbanisasi yang akan meningkatkan angka kemiskinan kota. Pemerintah seharusnya berkaca pada negara tetangga, yakni Thailand termasuk juga Jepang dimana kondisi kesejahteraan petaninya jauh di atas rata-rata daripada kondisi petani Indonesia. Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk lebih serius menangani problem kedaulatan pangan (beras) Indonesia. Apabila tidak, mimpi untuk swasembada beras hanya akan menjadi isapan jempol semata. Jauh melampaui itu, ketidakseriusan mengurusi pertanian merupakan bukti keterputusan nilai-nilai filsafat nusantara. Bukankah bangsa ini mengenal Dewi Sri, simbol kesuburan, yang memiliki makna bahwa bertani adalah bagian dari menjaga dan bersatu dengan alam dalam harmoni. Selamat hari tani...